INDONESIAHARIINI Wajah baru jenderal telah mengisi tiga pos kepolisian Daerah. Mereka adalah Irjen Paulus Waterpauw yang didapuk menjadi Kapolda Papua, Irjen Agung Setya Imam Effendi sebagai Kapolda Riau, dan Brigjen Merdisyam yang menduduki jabatan Kapolda Sultra.
Ketiganya dilantik oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019). Irjen Paulus menggantikan Irjen Rudolf Albert Rodja yang kini sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri, sedangkan Irjen Agung menggantikan Irjen Widodo Eko Prihastopo yang duduk sebagai Pati Baintelkam Polri.
Mutasi tiga kapolda ini tak lepas dari beberapa masalah yang menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa hari ini. Menurut Anggota Kompolnas, Andrea Poeloengan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memilih tiga orang yang tepat pada situasi terkini.
Kapolda yang baru itu diharapkan bisa lebih cepat mengatasi persoalan-persoalan di Papua dan Sulawesi Tenggara.

"Terima kasih atas jerih payah Kapolda sebelumnya. Upaya yang dilakukan perlu dapat apresiasi, walaupun hasilnya masih belum seperti harapan yang ideal," kata dia kepada , Senin (30/9/2019).
Andrea mengaku belum mendengar kabar tentang ancaman Kapolri terhadap anggotanya yang tak mampu menangani Karhutla. Namun begitu, ia berharap, jika Kapolda Riau itu telah melaksanakan tupoksinya secara optimal, maka tidak boleh dicopot.
"Hal ini karena pencegahan dan mengatasi Karhutla bukan tupoksi utama Polri. Kalau Kapolda sudah berusaha kuat dan optimal mengatasi karhutla dengan dukungan seadanya (SDM, Sarpras dan Anggaran), bisa jadi berpotensi perbuatan melawan hukum TUN/Administras Negara," ujar dia.




Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Dia menilai, langkah Kapolri memutasi tiga nama itu sudah tepat.
"Itu tentu tindakan tegas. Ada persoalan di daerah masing-masing harus diselesaikan. Kalau tidak, bisa berdampak ke daerah yang lainnya. Ini yang sedang dihindari Kapolri," ujar Ujang saat dihubungi , Senin (30/9/2019).

Ujang menambahkan, pencopotan tiga kapolda itu juga untuk menghindari ketidakpercayaan secara nasional terhadap institusi Bhayangkara. Hal ini menyusul derasnya desakan terhadap petinggi kepolisian daerah untuk menyelesaikan permasalahan di masing-masing wilayah.
"Kalau itu tidak dilakukan oleh (Kapolri) Tito, akan berbahaya. Ini keputusan tepat untuk memastikan kepada Kapolda lain agar bekerja maksimal ketika ada masalah di daerah masing-masing," jelas dia.

Kapolda, lanjut Ujang, adalah bawahan dari Kapolri. Kalau melakukan tindakan-tindakan di luar prosedural dan dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam memimpin daerahnya, maka itu harus diganti.

"Siapa pun itu. Tidak pandang bulu. Misalnya satu angkatan kah atau senior kah, tapi ketika dia bermasalah, copot," ujar dia. Ujang menilai, jika dibiarkan akan menimbulkan disharmonisasi di internal polri. Pimpinan Polri bisa dianggap tidak adil dalam menerapkan hukuman. "Ini yang harus dihindari Kapolri," ujar Ujang. Terkait penyelesaian masalah di Wamena, Papua, Ujang menilai harus dirampungkannya melalui dua pendekatan. Yaitu budaya dan hukum."Tingkat kesukuan dan kedaerahannya tinggi. Tapi juga secara hukum harus ditegakkan. Karena berbahaya jika tidak diselesaikan akan terjadi ke daerah lain. Bisa jadi yurisprudensi bagi daerah lain untuk melukai orang. Kan berbahaya," jelas dia.



Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai pencopotan tiga Kapolda, terutama Sultra dan Papua sebagai langkah awal yang baik. Meski begitu, harus ada proses lanjutan bagi anggota polisi yang melakukan tindakan represif.
"Harus diteruskan dengan proses hukum kepada anggota yang melakukan pidana. Karena tindakan represif untuk aksi damai menyalahi hukum dan prosedur internal Polri," ujar Ketua Umum YLBHI Asfinawati kepada , Senin (30/9/2019).
Dia menilai hingga kini belum ada tindakan tegas terhadap personel kepolisian yang melakukan tindakan represif. Karenanya, jangan kaget kalau tindakan itu akan terus ada.
"Belum ada penindakan. Makanya berulang. Sejak aksi May Day 2019, malah sejak aksi PP 78 tentang pengupahan tahun 2015," kata dia.
Terkait hukuman bagi anggota yang melakukan tindakan represif, YLBHI menilai maksimalnya dikenakan hukuman disiplin. Sedangkan mereka yang melakukan tindakan pidana, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. "Kan katanya persamaan di depan hukum," ujar Asfina.
YLBHI mencatat, kasus represivitas aparat terhadap massa sudah berlangsung dalam beberapa momen. Seperti aksi PP Pengupahan dan aksi buruh sedunia.
"Dan itu merata di beberapa kota. Sekarang aksi May Day juga selalu dihalang-halangi enggak boleh di depan Istana. Kalaupun bisa sulit padahal dulu selalu di depan Istana dan biasa aja," ucap dia.

INDONESIAHARIINI
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK, Henri Subagyo mengatakan pemilihan calon pimpinan (capim) KPK yang masih mencantumkan nama individu dengan rekam jejak bermasalah serta revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari agenda pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

"Publik dan media telah banyak meliput dan menunjukkan data serta fakta mengenai proses dan pilihan capim KPK, sehingga sama sekali tidak ada alasan informasi tersebut tidak sampai ke Presiden," tulis pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) itu saat dihubungi di Jakarta, Minggu (8/9/2019).


Ia menambahkan sudah saatnya Presiden Joko Widodo menggunakan perannya dalam politik untuk berkomunikasi dengan partai pendukungnya agar tidak memilih calon bermasalah untuk capim KPK.

Selain itu, usulan revisi UU KPK juga seharusnya ditolak jika benar salah satu agenda utama Presiden Jokowi yang disampaikan pada masa kampanye adalah reformasi regulasi dalam bentuk membenahi perencanaan, perancangan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Apalagi jika mengingat proses pengusulan revisi UU KPK ini melanggar prosedur perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR.

"Jika Presiden Jokowi tidak merespons DPR dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) yang menunjuk Kementerian untuk membahas revisi UU KPK, berarti Presiden konsisten dengan agendanya sendiri untuk melakukan reformasi regulasi," tulis Henri seperti dikutip Antara.

Selain itu, Presiden Jokowi juga perlu konsisten dengan kalimatnya bahwa dia mendukung penuh kerja KPK. Apalagi bila mengingat kinerja KPK yang positif berdampak pada kemenangannya pada Pemilu Presiden 2019.

Mengutip Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 26 Agustus 2019, 63,4 persen responden yang puas dengan kinerja KPK adalah pemilih Jokowi-Ma’ruf.

Tidak Menerbitkan Surpres
Sejumlah inisiatif yang dilakukan KPK, seperti pertama kalinya penggunaan kerusakan lingkungan dalam menghitung kerugian negara dalam kasus Gubernur non-aktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam, mungkin tidak akan terjadi lagi jika revisi UU KPK terjadi dan capim KPK dengan rekam jejak bermasalah terpilih.

Menurut Henri, insiatif KPK yang seperti itu seharusnya menjadi pengingat utama Presiden Jokowi sebelum memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan KPK.

Meski begitu, masih ada jalan bagi Presiden Jokowi untuk menggunakan posisi politiknya dengan menghentikan proses ini dengan menunjukkan keberpihakannya bersama publik untuk menghentikan agenda pelemahan KPK.

Berdasarkan argumen di atas, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICEL dan sepuluh organisasi nonprofit lainnya sepakat meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan lima langkah di antaranya, tidak menerbitkan Surpres atas RUU Revisi UU KPK yang diusulkan DPR dan melakukan komunikasi intensif dengan parpol pendukung pemerintah agar tidak memilih capim KPK bermasalah.

Presiden juga perlu meminta untuk tidak melanjutkan rencana pembahasan Revisi UU KPK serta menunjukkan sikap yang jelas dan responsif serta berpihak pada publik dan mendukung penuh upaya publik dalam melawan segala bentuk usaha pelemahan KPK.

INDONESIAHARIINI
Jajaran penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, Jawa Barat, akhirnya berhasil menemukan ratusan potong cuplikan video syur Vina Garut yang baru. Bukti itu ditemukan dari handphone AK, tersangka lainnya yang telah meninggal dunia kemarin.

Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengatakan, temuan baru tersebut merupakan hasil pengembangan terbaru yang dilakukan jajaran penyidiknya. 

“Temuan penyidik di lapangan ada sekitar 113 video,” ujarnya, Ahad (8/9/2019).

Dalam temuan terbaru, kedua sosok utama pelaku Vina Garut, AK dan VN yang sebelumnya merupakan suami istri, ditemukan dalam ratusan video itu.

“Ada yang merupakan potongan video sebelumnya juga,” kata dia.

Polisi belum merilis secara resmi detail terbaru siapa saja pelaku video baru Vina Garut yang ditemukan. Namun kedua bekas pasutri itu, mayoritas ada dalam seluruh video tersebut.

“Ada juga yang pemerannya berbeda, namun terdapat tersangka AK dan VA di dalamnya," katanya.


Saat ini ratusan video baru Vina Garut itu, sudah diamankan pihak kepolisian untuk kepentingan pengembangan kasus asusila tersebut. “Kita akan terus bekerja termasuk mencari siapa dalang sebenarnya,” ujar dia.

Sebelumnya penyidikan kasus yang menjerat AK, salah satu tersangka utama pembuat video Vina Garut tersebut, akhirnya dihentikan, setelah yang berangkutan meninggal dunia.

AK meninggal setelah tiga penyakit mematikan dalam tubuhnya, tidak bisa disembuhkan hingga merenggut nyawa pria berusia 31 tahun tersebut.

Meskipun kasus hukum AK berhenti, namun tidak berlaku bagi VN dan WW, dua tersangka lainnya yang terlibat dalam video Vina Garut. Pihak penyidik tetap melimpahkan berkas perkara kedua tersangka ke Kejaksaan untuk diproses.

INDONESIAHARIINI
Gelaran On Off Festival 2019 yang menjadi ajang berkumpulnya para milenial digelar pada Sabtu ini. Berlokasi di Istora, Senayan, Jakarta, millenial berkumpul bareng influencer dan musisi Tanah Air, hingga bintang Korea seperti Kwon Twins dan KARD.

Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Handayani pun turut hadir dalam even yang penuh keserian ini. Handayani tampak bersemangat mengikuti acara yang dipenuhi anak-anak muda tersebut. Pasalnya, ia melihat kalau saat ini anak muda memang penuh inovasi.

Salah satu cara BRI mendukung millenial adalah merilis produk yang relevan dengan hal-hal muda dan kekinian banget. "Kami sekarang memang fokus di pasar sasaran yang kita sebut MIWON, Millenials Women and Netizen gitu ya. Lebih membuat BRI lebih relevan dengan anak-anak muda dan juga para netizen yang memang aktif, agresif, dan penuh inovasi. Jadi kita ingin menjadi bagian dari mereka," jelas Handayani di Senayan Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Meski acara penuh dengan anak muda, Handayani tak kalah menantikan serunya event ini. Bahkan ia siap menunggu aksi panggung sederetan musisi Indonesia hingga line up Korea, KARD, di panggung malam nanti.

"Sebenernya kalau kita lihat enggak cuma Korea sih, banyak juga yang lain-lain. Tapi memang sekarang karena mungkin banyak sekali content creator, artis Korea yang memang digemari, punya penggemar khusus lah ya. Dan ternyata ketika coba dicek ke voice of customer banyak yang suka. Jadi kita melihatnya bukan karena Korea sih, lebih ke ideasnya," imbuhnya.

"Saya enggak hafal nama-nama, tapi saya suka lagu-lagu mereka. Nanti malam nunggu, nonton," aku Handayani yang juga penasaran dengan headliner On Off Festival 2019 hari pertama yang bakal ada penampilan dari Krunk dan KARD.

Yuk, Berkunjung ke Festival Serba Viral Terbesar di Asia Tenggara ON OFF Festival 2019

INDONESIAHARIINI
Pendiri sekaligus bos Facebook, Mark Zuckerberg, punya harta kekayaan yang tidak bisa dianggap remeh. Dia berhasil menjajarkan dirinya dengan miliarder teknologi lain seperti Jeff Bezos hingga Elon Musk.

Penemuannya bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk berkomunikasi. Dengan produk yang inovatif, dia bisa meraup jutaan dolar dengan mudah.

Tapi, bagaimana cara bos raksasa teknologi ini menghabiskan uang? Apakah dengan membeli barang-barang tertentu? Mengutip The Richest, Minggu (8/9/2019), berikut 5 barang termahal yang dimiliki bos Facebook:


1. Rumah di San Fransisco

Terlepas dari itu semua, ternyata, rumah Zuck di San Fransisco masih jadi aset termahalnya. Nilainya lebih dari USD 9,9 juta. Rumah yang tenang dan mewah tersebut memang tidak seperti rumahnya di Palo Alto yang dekat dengan area teluk, namun Zuck merenovasi rumah ini hingga jutaan dolar.

Dia juga menambahkan greenhouse dan mempercantik dapur rumahnya. Tentu saja, rumah sebesar ini sudah lebih cukup untuk Zuck dan keluarga kecilnya.

2. Baju

Kalau diperhatikan, baju bos Facebook ini cuma ada satu model: kaos polos warna abu-abu. Jangan salah, meski terlihat tidak modis, Zuck memesan khusus kaos ini dari Brunello Cucinelli, yang harga satu stelnya USD 400! Pasti, Zuck punya puluhan kaos karena hanya ini yang dia pakai, jadi tebak sendiri berapa jumlah uang yang sudah dikeluarkan...


3. Chan Zuckerberg Initiative

Untuk mendukung Biohub, pasangan cerdas ini memutuskan untuk membangun yayasan yang lebih besar, yaitu Chan Zuckerberg Initiative. Pada 2017, Zuck mengeluarkan biaya sebesar USD 6 hingga USD 12 miliar untuk yayasan ini hingga beberapa tahun ke depan, membuat yayasan ini jadi yang termahal yang dia punya.

Organisasi ini didedikasikan untuk riset dan studi sains yang berguna bagi masyarakat. Sepertinya, inilah investasi terbaik yang pernah Zuck lakukan.

4. Chan Zuckerberg Biohub

INDONESIAHARIINI
Presiden ketiga RI BJ Habibie sedang menjalani perawatan intensif Tim Dokter Kepresidenan (TDK) di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

Sekretaris pribadi BJ Habibie, Rubijanto menyatakan, Habibie harus beristirahat penuh agar mendapat perawatan optimal.

Sesuai petunjuk TDK, maka untuk sementara waktu Bapak Habibie belum diizinkan untuk dikunjungi," ujar Rubijanto melalui keterangan tertulis, Minggu (8/9/2019).

Atas nama keluarga, dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan kesembuhan Habibie.

"Memohon kehadirat Allah agar beliau segera diberikan kesembuhan dan kesehatan agar dapat beraktifitas kembali," tukasnya.

INDONESIAHARIINI
Ledakan besar terjadi di pabrik kembang api yang berada di bagian utara India pada Rabu (4/9/2019). Setidaknya 21 orang tewas akibat kejadian tersebut.

Jumlah korban diperkirakan bisa terus bertambah. Pasalnya tak diketahui jumlah pasti orang yang berada di dalam pabrik saat ledakan terjadi. Hingga berita ini diturunkan 16 orang lainnya mengalami cedera akibat ledakan tersebut.


Seperti dikutip dari AP, ledakan besar telah menyebabkan bangunan terbakar dan runtuh di Batala, sebuah kota di negara bagian Punjab, yang berada 460 kilometer di luar New Delhi, ibukota India.

Tim penyelamat dan pemadam kebakaran India berjibaku memadamkan kobaran api dan mencari orang yang selamat. Lokasi ledakan berada di lingkungan sibuk.

"Dua puluh satu orang telah tewas sejauh ini, pekerja penyelamat masih mencari korban selamat di puing-puing," kata inspektur polisi Mukhtar Singh.

"15 atau 16 orang lainnya, sebagian besar pekerja yang bekerja di unit itu, telah dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan cedera," lanjut Singh.

Bangunan Disekitar Rusak
Saking hebatnya ledakan di pabrik kembang api tersebut, bangunan dan kendaraan yang berada di sekitarnya ikut rusak.

Penyebab pasti ledakan di pabrik kembang api itu masuk dalam penyelidikan pihak kepolisian India.

Kepala Menteri Punjab Amarinder Singh melalui Twitter menyatakan "sangat sedih mengetahui begitu banyak nyawa hilang dalam kejadian tersebut".