INDONESIAHARIINI
Teka-teki di mana lokasi ibu kota baru RI akhirnya terjawab. Presiden Jokowi mengumumkan langsung bahwa ibu kota pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutainegara Provinsi Kalimantan Timur.

"Pemerintah telah melakukan kajian-kajian negara lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana, Senin (26/8/2019).

Jokowi mengaku punya sejumlah alasan mengapa ibu kota dipindah ke kedua wilayah tersebut.

Pertama, dua lokasi tersebut memiliki risiko bencana minimal. Baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan longsor.

"Kedua, lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia," jelasnya.

Ketiga, dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Dan terakhir, infrastruktur di daerah tersebut lengkap. "Di sana juga telah tersedia lahan pemerintah 158 ribu hektare," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan, pemindahan ibu kota sudah lama menjadi isu yang ramai dibicarakan. bahkan sejak era presiden pertama, Sukarno, wacana pemindahan sudah mengemuka.

"Sebagai bangsa yang besar, 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah merancang sendiri ibu kotanya," tambahnya.

Jokowi juga membeberkan alasan kenapa harus meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota. Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, keuangan, perdagangan, dan pusat jasa.

"Bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia ada di sini," ungkapnya.

Kedua, beban Pulau Jawa semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB di Jawa.

"Beban ini akan semakin berat jika (ibu kota) dipindah ke Jawa," jelasnya.

Jokowi mengaku, pemindahan ibu kota, perlu dana kurang lebih Rp 466 triliun. "Nantinya 19 persen APBN dengan skema kerja sama aset dengan DKI," jelasnya.

Butuh 4 Tahun

Menteri Perencanaan Pembanguan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, usai diumumkan oleh presiden, Bappenas akan segera menyiapkan dokumen terkait pembangunan dan pemindahan ibu kota.

"Kami akan siapkan naskah akademis untuk RUU ibu kota tersebut," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Kemudian, pada tahun depan akan langsung masuk fase persiapan sampai finalisasi dokumen yang diperlukan seperti masterplan, building design, sampai dasar UU. Pemerintah juga bersiap, mulai dari penyiapan lahan, pembangunan infrastruktur yang akan dimulai pada akhir 2020.

"Itu sudah mulai konstruksi paling lambat akhir 2020. Sudah dimulai proses pembangunannya," ungkap dia. Bambang memastikan paling lambat pada 2024 ibu kota sudah dipindahkan.

Bambang melanjutkan ibu kota baru bakal memerlukan lahan kurang lebih 180 ribu hektare. Namun untuk keperluannya awal lahan yang diperlukan baru 40 ribu hektare.

"Sebagian besar lahan lahan dipegang oleh pemerintah. Ada pihak ketiga yang sedang membangun, tetapi pemerintah ada hak menarik sesuai kebutuhan," jelas dia. Penguasaan sebagian besar lahan oleh pemerintah ini bisa meminimalisasi ganti rugi.

Hal senada diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil. Menurutnya, tanah di Kalimantan Timur sudah banyak yang dikuasai pemerintah. Kementarian yang Sofyan pimpin pun siap mengambil langkah khusus mencegah spekulan.

"Begitu nanti penetapan lokasi dilakukan maka kita akan lakukan land pricing supaya jangan jadi spekulasi tanah di tempat ibu kota baru tersebut," ujar Sofyan.

Proses pemindahan ibu kota pun dijamin tak mengalami kendala dari segi pertanahan. Meski demikian, pembebasan lahan tetap harus dilakukan untuk menunjang konektivitas. Pasalnya, lokasi ibu kota baru dekat dengan Samarinda dan Balikpapan.

"Jadi pekerjaan tanah relatif lebh mudah, walaupun nanti untuk konektivitas lain-lain perlu pembebasan lahan sesuai UU yang ada," ujar Sofyan.

Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono menegaskan, infrastruktur yang bakal dibangun lebih awal tersebut adalah infrastruktur dasar mulai dari jalan raya, bendungan hingga sarana air bersih.

"Mungkin design and build kita selesaikan pertengahan 2020 dan untuk konstruksinya sendiri butuh waktu 3-4 tahun menyelesaikan konstruksi infrastruktur dasar itu tadi," tegas Basuki.

Mengenai anggarannya, Basuki menegaskan, pembangunan infastruktur dasar di ibu kota baru ini lebih banyak berasal dari APBN. Adapun porsi APBN dalam pemindahan ibu kota ini sebesar 19 persen dari total perkiraan anggaran sebesar Rp 466 triliun.

"Tidak semua 19 persen anggaran itu untuk ini, tapi ini salah satunya," tegas Basuki.

"Sehingga target 2023-2024 akan ada pergerakan ke sana masih masuk. Dengan jadwal ini mudah-mudahan masih bisa kita tangani," Basuki memungkasi.

Di Kecamatan Samboja dan Sepaku Semoi

INDONESIAHARIINI
Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta akhirnya diputuskan Presiden Jokowi. Ibu Kota baru akan berada di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan, ada beberapa alasan yang mendorong pemindahan ibu kota negara dan pemerintahan. Yakni faktor keamanan, lokasi strategis, kedekatan dengan wilayah kota yang berkembang (Balikpapan dan Samarinda), kelengkapan infrastruktur, dan ketersediaan lahan milik pemerintah.


Meski demikian, DKI Jakarta tetap memiliki peran sebagai pusat transaksi ekonomi dan bisnis internasional bagi negara Indonesia, seperti yang diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.

Selain Indonesia, ternyata ada beberapa negara di dunia yang pernah melakukan pemindahan ibukota dengan alasan serupa.

Berikut adalah negara-negara di dunia yang pernah melakukan pemindahan ibu kota dengan alasan yang sama dengan Indonesia berdasarkan beberapa sumber yang telah dirangkum

1. Kazakhstan, pada tahun 1997 negara ini memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana yang kemudian berubah nama menjadi Nur-Sultan. Lokasi strategis, keamanan karena mengihindari konflik, serta risiko bencana yang kecil menjadi alasan pemindahan ibu kota negara Kazakhstan.

INDONESIAHARIINI
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan menegaskan bahwa belum ada satu pun kerja sama yang disepakati antara perusahaan asuransi asal China Ping An Insurance dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena masih sebatas saran untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan.

"Dari perbincangan tersebut terungkap perusahaan asuransi berbasis daring ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan telah sukses membantu efisiensi bisnis mereka. Perusahaan publik ini memelopori sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di China," kata Luhut dalam siaran pers, Minggu (25/8/2019).

Menurut pihak Ping An, layanan ini telah dimanfaatkan lebih dari 403 juta orang. Pada pembicaraan tersebut pihak Ping An menyampaikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk mengatasi defisit keuangannya yang diperkirakan mencapai Rp28,4 triliun.


Penjelasan Luhut tersebut untuk menjawab kekhawatiran beberapa pihak, sehubungan pertemuannya dengan salah satu pemimpin Ping An Insurance di salah satu acara saat kunjungannya ke China pada bulan lalu.

Menurut Luhut, saat itu ia menyarankan agar pihak Ping An bertemu langsung dengan lembaga tersebut untuk membicarakan apa saja yang bisa diterapkan atau ditingkatkan lagi untuk efisiensi atau bahkan memperkecil defisit BPJS Kesehatan yang jumlah pesertanya saat ini mencapai lebih dari 222 juta. Ia berharap perusahaan ini bersedia berbagi pengalaman mereka yang telah sukses mengelola asuransi kesehatan bagi peserta yang jumlahnya lebih banyak dari peserta BPJS.

Luhut mengatakan ia memahami benar bahwa BPJS Kesehatan tidak masuk dalam lingkup bidang kerjanya, tetapi dari pertemuan itu, Luhut berharap Ping An bisa memberi masukan atau sumbang saran.

Grup Ping An mengelola jasa keuangan pada tiga divisi yaitu asuransi, investasi dan perbankan dengan aset mencapai 1,3 triliun dolar AS. Divisi asuransinya, Ping An Insurance adalah perusahaan asuransi terbesar di China dengan kapitalisasi pasar sebesar 230 miliar dolar AS.

Sebagai tindak lanjut, pekan ini Luhut akan bertemu dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Kolektibilitas

Lebih lanjut Luhut menjelaskan menurut Fachmi Idris yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan kolektabilitas adalah melalui tindakan hukum, yaitu kepatuhan membayar iuran menjadi syarat bagi masyarakat memperoleh layanan publik.

"Dengan melakukan sinkronisasi data misalnya jika ada orang yang ingin mendapat layanan publik seperti pembuatan SIM atau Paspor, akan dicek dulu apakah ia mempunyai tunggakan pembayaran BPJS. Jika masih ada tunggakan maka mereka akan diminta untuk melunasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses di layanan publik tersebut. Itu hanya salah satu contoh," katanya.

Dari pertemuan tersebut, Menko Luhut berkesimpulan bahwa iuran BPJS yang ada saat ini masih terlalu kecil dan iuran untuk orang yang berpenghasilan lebih besar seharusnya tidak sama dengan iuran yang dibayar oleh masyarakat berpenghasilan Upah Minimum Regional.

INDONESIAHARIINI
Orang-orang kaya mungkin tidak akan berpikir mengatur keuangan untuk makan sehari-hari. Meski ada yang demikian, beberapa tidak terlalu peduli dan dengan bebas menikmati apa saja yang mereka ingin santap.

Sama halnya dengan miliarder yang satu ini. Kevin O'Leary, yang juga berperan sebagai penasihat pengelolaan tabungan dan investasi justru malah menghabiskan hingga Rp 14 juta untuk makan sehari.

Melansir laman CNBC, Minggu (25/08/2019), ternyata O'Leary menghabiskan sekitar USD 1000 untuk berbelanja makanan dengan klien bisnisnya.

Untuk menjaga iklim bisnis agar tetap kondusif, O'Leary sering mengadakan rapat dengan para klien dan memang, jamuan untuk mereka tidak boleh terlihat asal-asalan.


Karena alasan itulah, miliarder ini menghabiskan USD 200 untuk sarapan, lalu ratusan ribu dolar untuk makan siang dan makan malam. Menurutnya, pertemuan bisnis sangat penting.

"Aku menghabiskan USD 1000 per hari, atau kira-kira USD 5000 seminggu, hanya untuk makan. Misalnya hari ini sarapan USD 200, lalu makan siang dan makan malam," ujarnya.

Apalagi, O'Leary tidak mau jika rekan bisnisnya yang membayar tagihan makanan.

"Aku tidak ingin berutang kepada siapapun, jadi biarlah aku yang membayar tagihan makannya," tutupnya.

Terkuak, Cara Miliarder Star Wars Habiskan Harta Rp 91 Triliun

INDONESIAHARIINI
Hutan lindung dan konservasi di Pulau Merak Besar terbakar, Minggu 25 Agustus 2019. Kebakaran pulau yang berada di perairan Selat Sunda dan berjarak sekitar 500 meter dari Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten itu diduga terjadi sejak pukul 17.00 WIB.

"Lanal (pangkalan TNI AL) Banten koordinasi dengan VTS untuk memonitor perkembangan. Untuk pemadaman (kebakaran), BPBD mengerahkan 1 kapal tug boat yang memiliki penyemprot air, berkoordinasi dengan ASDP Merak," kata Lettu laut Danius A Sowong, pejabat sementara (PJs) Perwira Staff Potensi Maritim (Paspotmar) Lanal Banten, melalui pesan singkatnya.


Pulau Merak Besar menjadi saksi bisu kehebatan letusan Gunung Anak Krakatau tahun 1883 silam, lantaran ditemukan koral dan bebatuan sisa letusan gunung berapi di pulau seluas 20 hektare itu. Di dalam hutan lindung itu, selain pepohonan juga dihuni oleh satwa liar seperti reptil, kera, bahkan diduga terdapat elang Jawa.

Kebakaran semakin membesar sekitar pukul 19.30 WIB, lantaran petugas gabungan dari TNI, Polri, BPND dan Damkar di Kota Cilegon tidak bisa bergerak bebas menuju titik api di dalam pulau. Luasan areal yang terbakar juga belum diketahui, lantaran saat berita ini ditulis, petugas masih berjuang memadamkan api.

"Kondisi api menjalar dan semakin membesar pada pukul 19.30 WIB. Info terakhir tinggal 1 pohon besar yang terbakar sedang dipadamkan. Luas areal belum diketahui," terangnya.

Diduga Ulah Nelayan

INDONESIAHARIINI
Tidak ada laporan mengenai penyebaran emisi dari erupsi gunung berapi saat ini, tetapi gambar satelit menunjukkan panas yang kuat dan uap yang mengepul dari kawah puncak Gunung Ulawun di Papua Nugini.

Tampak aliran piroklastik yang berasal dari erupsi pada Juni kemarin, tetapi untungnya tidak mencapai jarak yang jauh dari puncak kerucutnya.

Tidak ada laporan kerusakan akibat erupsi gunung berapi tersebut dan juga tidak ada korban jiwa, kemungkinan dikarenakan sebagian besar penduduk setempat --yang tinggal di dekat gunung ini-- sudah dievakuasi terlebih dahulu.


Meskipun tidak ada kolom abu yang terlihat pada data satelit, Volcano Ash Advisory Centre (VAAC) Darwin terus memperingatkan bahwa beberapa sisa belerang dioksida (SO2) dapat tertinggal di ketinggian hingga 45.000 kaki ke arah barat daya.

Kendati demikian, konsentrasi abu vulkanik pada residu tersebut --untuk saat ini-- sangat rendah. Demikian seperti dikutip dari situs volcanodiscovery.com, Selasa (6/8/2019).

Laporan VVAC terbaru memperkirakan, abu kemungkinan telah menghilang. Sebaliknya, kumpulan SO2 dari letusan Gunung Ulawun terus melayang dan meluas di angkasa (aerosol SO2 tetap mengambang lebih lama di atmosfer).

Ini yang Membuat Kolom Abu Hilagn Cepat

Jika abu erupsi berbentuk butiran halus (rentang mikrometer atau di bawahnya), maka abu jenis ini dapat bertahan untuk waktu yang lama.

Namun jika tidak (rentang milimeter atau sedikit di bawahnya), abu tersebut akan jatuh lebih cepat ke daratan (tidak tinggal berlama-lama di atmosfer).

Pada erupsi 26 Juni 2019, magma yang keluar dari puncak Gunung Ulawun selama letusan, relatif cair. Panas dan fluidanya sebanding, mungkin karena dekat dengan komposisi basaltik atau basaltik-andesitik.

Viskositas rendah (sifat fisik zat yang bergantung pada geseran molekul komponennya) dari lava menjelaskan mengapa erupsi tidak menghasilkan abu yang sangat halus: fragmentasi terjadi ketika gas terpisah dari fase cair (magma).

Jika itu berbentuk cairan, proses tersebut membutuhkan sedikit energi dan menghasilkan partikel yang relatif besar: hujan kerikil, lapili (bahan hasil letusan gunung api berupa butiran bergaris tengah 2–50 mm, terdiri atas kepingan lava berongga yang kaku atau membundar), dan abu seukuran pasir, yang semuanya dapat jatuh kembali dengan segera.

Ubah Siang Bak Malam, Letusan Gunung Ulawun Picu 5.000 Warga Kabur

INDONESIAHARIINI
Rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota menuai banyak komentar. Salah satunya dari Dewan Kehutanan Nasional. Hal ini terkait karena pemindahan ibu kota negara direncanakan ke Kalimantan yang lokasinya masih banyak hutan.

Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Glorio Sanen menyebutkan, pemerintah harus menyampaikan secara utuh mengenai rencana tersebut.

"Jadi, apakah pemindahaan ibu kota negara atau pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta (Pulau Jawa) ke Kalimantan?" ujarnya dalam keterangan resminya yang diterima Liputan6.com, Kamis (1/8/2019).


Glorio menjabarkan sejumlah catatan penting untuk pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara tersebut. Pertama, kata dia, pemerintah harus mengakui wilayah adat bagi masyarakat yang wilayahnya terkena dampak atas pemindahan ibu kota negara.

"Kedua, pemindahan tidak disertai dengan pemindahan masalah dari Jakarta, seperti kerusakan lingkungan, macet, banjir, dan kriminalitas," dia menambahkan.

Kemudian, perlunya affirmative action kepada masyarakat terkena dampak, karena saat ini kondisinya tertinggal jauh dibandingkan dengan calon pendatang.

Terakhir, pemindahan ibu kota negara itu tidak merusak hutan Kalimantan dan ramah lingkungan karena saat ini Kalimantan adalah paru paru dunia.

"Harapannya pemindahan tersebut harus memberikan dampak positif bagi masyarakat adat di Kalimantan. Bukan hanya memindahkan masalah dan berharap masyarakat adat harus mengkaji wacana pemindahan tersebut secara holistik," Glorio menandaskan.